Dugaan Aroma Korupsi Pengolahan Umbi Porang di Pandeglang

PANDEGLANG, - Dugaan adanya korupsi dalam pengelolaan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) Umbi Porang yang berlokasi di Kecamatan Panimbang, menyulut aktivis Peleton Pemuda berunjuk rasa di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagpas) Kabupaten Pandeglang, Selasa (24/9/2024).

Para aktivis dalam orasinya mempertanyakan perihal produksi pengolahan umbi porang yang dinilai tidak berjalan optimal. Bahkan aktivis menduga program peningkatan UMKM tersebut disinyalir terjadi penyimpangan anggaran dan terdapat unsur KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Seperti yang disampaikan Ketua Presidium Peleton Pemuda, Fadil, dalam aksi tersebut menilai penambahan anggaran pada tahun 2024, sangat tidak masuk akal, karena mesin sebelumnya sama sekali belum di pakai atau beroperasi, malah di tambah lagi. Menurut Fadil penambahan anggaran untuk pembelian sebuah mesin bisa dibilang sia-sia.

"Dalam pembangunan gedung SIKM Porang diduga banyak anggaran yang disiasati, sehingga pengelolaan umbi porang di SIKM masih terbilang terkatung katung, " kata Fadil kepada awak media usai berorasi.

Lebih jauh Fadil mengatakan, menurutnya pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganten diduga telah merampas hak-hak para pelaku IKM, padahal berdirinya SIKM itu atas kerja para IKM juga.

Aktivis Peleton Pemuda menuding pihak Dinas KUKMPP yang mesti bertanggungjawab atas terlunta luntanya SIKM Porang. 

"Apalagi umbi porang sekarang sudah langka, selain itu, pihak dinas juga harus bertanggungjawab atas mesin pengolahan umbi porang yang di beli pada saat pembangunan yang disinyalir tidak sesuai. Dan infonya tahun ini ada penambahan mesin produksi, namun belum ada tanda-tanda akan berjalan, " ujar Fadil seraya mengatakan jangan sampai mesinnya sama dengan yang dulu yang bisa diibaratkan mesin mobil Bus bermesin Honda Bebek.

Usai aksi unras berlangsung, para aktivis juga mengancam akan kembali menggelar aksi serupa pada tanggal 3 Oktober 2024. 

"Pihak DKUKMPP selain harus bertanggungjawab terhadap para pelaku IKM, mereka juga harus bertanggung jawab atas mesin pengolahan porang yang dibangga banggakan itu, jangan sampai anggarannya tidak sesuai peruntukan, " tukas Fadil***